PERATURAN GEREJA DAN PERATURAN TRANSPORTASI ON LINE

Mendirikan gereja itu ada syaratnya. Dan bukan sekadar syarat. Sudah dipersegikan. Ummat Islam juga tahu. Kalau pendirian suatu gereja sudah memenuhi syarat ya sudah. Selesai!

Kecuali kalau undang-undangnya yang masih dianggap kurang persegi, itu yang dengan sungguh-sungguh harus digarap.

Selain soal temuan teknologi on line, transportasi on line itu bagian dari kemajuan di dunia transportasi, ada masyarakat yang diuntungkan di situ, konon lebih cepat, lebih murah, dan sanggup menyasar langsung ke fokus tujuan. Selain juga merupakan lapangan pekerjaan buat para pencari kerja. Jadi, ketika aktivitas transportasi on line tidak menyalahi aturan yang berlaku mengapa mesti ribut? Kenapa harus main hakim sendiri? Mengapa harus tawuran segala?

Kalau kuotoa, batas maksimal jumlah armada on line-nya yang harus dikondisikan, ya itu yang harus diperjuangkan dengan cara-cara yang benar sesuai prosedur. Bahkan ketika di suatu daerah tertentu memang akan dibuat tanpa armada on line sama sekali karena suatu alasan yang kuat. Tetap harus pake aturan dan prosedur. Karena negara ini negara hukum.

Saya melihat hal yang serba gak jelas. Padahal prosedur hukum/aturan bisa dihadapi dengan cara hukum juga. Tanpa ribut apalagi kekerasan. Saya jadi sering terkaget-kaget di depan acara berita TV.

Tanpa mengecilkan peran sentral seorang Bupati/Walikota, setahu saya seluruh wakilnya, di Indonesia ini diberi peran lebih untuk membina kerukunan antar umat beragama. Maka kalau suatu daerah gampang ribut soal agama, kemana saja wakil bupatinya? Kemana para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang biasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah soal perijinan ini dan itu?

Semua contoh kasus semodel begini, semestinya bisa membawa kita untuk melek hukum dan melek kedewasaan sosial. Sebab kita mesti tidak bangga kalau punya daerah yang terlalu mudah terkena provokasi.

Gilang Teguh Pambudi
Cannadrama.blogspot.com